RSS

Tag Archives: Polri

Salut Prestasi Polres Cilacap Tangkap Kalapas Nusa Kambangan Dan Kembalikan Direktorat Narkoba Bareskrim ke Mabes Polri

 

Dokumentasi Foto : Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar (kanan) memberikan keterangan pers disaksikan dan Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan, Marwan Adli (kiri). Foto : Tribun Jogja

 
Jakarta, 14 Maret 2011 (KATAKAMI.COM) — Pengamat Kepolisian Adrianus Meliala terlihat prihatin atas sinyalemen persaingan yang tidak sehat antara Badan Narkota Nasional (BNN) dan Direktorat Narkoba Mabes Polri dalam menjalankan tugas-tugas keseharian mereka dalam memberantas narkoba di negeri ini.

Seperti yang diberitakan DETIK.COM, Senin (14.3.2011), Adrianus berpendapat bahwa seolah-olah BNN dan Direktorat Narkoba Polri bersaing mencari ikan yang sama.

“Ke depan, keduanya perlu membuat diferensiasi entah dalam bentuk kekhasan cara penangkapan, obyek tangkapan, spesialisasi narkoba yang disita dan sebagainya. Ini bertujuan agar masyarakat tidak bingung sekaligus menjadi pembeda terkait kualitas kinerja masing-masing pihak” kata Adrianus.

Publik sudah mengetahui dari media massa tentang penangkapan Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan, Marwan Adli telah ditangkap pada hari Selasa ( 8/3/2011).

Ia diduga kuat menerima aliran dana dari hasil transaksi narkoba.

Marwan Adli juga diduga menerima aliran dana narkoba itu pada rekening anak dan cucunya.

Setelah sempat diperiksa di Cilacap, Marwan akhirnya ditahan di kantor BNN.

Selain Marwan, anak dan cucunya, BNN juga telah menahan dua orang yang diduga ikut melakukan transaksi.

 

Foto : Menteri Hukum dan HAM (Menhuk dan HAM), Patrialis Akbar

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (Menhuk dan HAM), Patrialis Akbar meragukan dugaan keterlibatan Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan, Marwan Adli dalam peredaran narkoba di lapas.

Namun, Patrialis menyerahkan kasus ini ke jalur hukum agar segera terungkap kebenarannya.

“Seluruh orang kementerian tidak ada yang percaya kalau dia (Marwan) itu mengedarkan, menjual, atau memakai narkoba,” ungkap Patrialis, Minggu (13/3/2011), di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta.

Dari hasil pengumpulan fakta di lapangan, Marwan mengaku dirinya tidak bersalah.

Namun, Badan Narkotika Nasional (BNN) berkata lain dan memiliki data dugaan keterlibatan Marwan dalam jaringan narkoba internasional.

“Tapi di sini saya tidak bisa bela salah satu pihak dan saya menyerahkanna ke pihak hukum melalui proses pengadilan,” ungkap Patrialis.

 

Gambar ilustrasi : Lapas Nusa Kambangan, Cilacap

Dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, kasus penangkapan Kalapas Narkotika Nusa Kambangan Marwan Adli, memang cukup menarik cukup dicermati.

Tidak perlu terlalu jauh masuk dalam substansi dari kasus hukum yang satu ini.

Tapi ada beberapa hal yang memang sangat mendasar sekali untuk diberikan sebagai masukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Negara tidak boleh kalah melawan narkoba ( termasuk mafia-mafia dan siapapun yang membekingi mereka ) di Indonesia ini.

Pertanyaannya, siapa atau INSTITUSI mana yang diberi otoritas dan secara legal dipayungi oleh perangkat hukum ( perundang-undangan ) untuk melakukan perang terhadap narkoba di Indonesia ?

Perubahan struktur organisasi pada Badan Narkotika Nasional atau BNN, telah membuat lembaga yang satu ini tidak lagi menjadi bagian yang integral dari Mabes Polri.

BNN sudah bukan  menjadi bagian dari Mabes Polri.

Fakta inilah yang harus disadari dan dipahami oleh semua pihak.

Pertanyaan selanjutnya, jika memang berdasarkan perubahan struktur organisasi terbaru itu, telah membuat BNN adalah lembaga yang berada di luar Mabes Polri, mengapa Direktorat Narkoba Bareskrim Polri justru dibuat dan dibiarkan berkantor di Kantor Pusat BNN yang terletak di kawasan Cawang, Jakarta Timur ?

Aneh kali !

Foto : Jaksa Agung basrie Arief (kiri), Ketua KPK Busyro Muqodas dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo (kanan)

Sebab itu sama halnya, jika unit pemberantasan PIDANA KORUPSI  dari Bareskrim Polri dibiarkan menumpang berkantor di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

Sejak dua tahun terakhir, Direktorat Narkoba Mabes Polri dipindahkan kantornya dari Gedung Bareskrim Polri untuk numpang ngantor di kantor pusat BNN di kawasan Cawang, Jakarta Timur.

Keputusan macam apa itu ?

Mabes Polri tidak bisa lagi membiarkan hal itu terjadi !

Benahi dulu hal-hal yang sangat mendasar dari struktur organisasi Polri terkait pemberantasan narkoba, baru Polri bisa bekerja sangat maksimal dalam memberantas narkoba.

Poin pertama yang harus segera dilakukan oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo adalah menarik kembali seluruh personil dan perangkat Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri dari Kantor Pusat BNN, untuk kembali berkantor di Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan.

Jangan biarkan lagi mereka menumpang di kantor orang !

Buatlah garis pemisah yang sangat tegas dan jelas antara BNN dan Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri.

Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri dipimpin oleh seorang Jenderal berbintang 1.

Saat ini yang dipercaya menjadi Direktur IV Narkoba Bareskrim Polri adalah Brigjen. Polisi Arman Depari, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Narkoba Polda Metro Jaya.

Jika BNN memang berkehendak melakukan operasi bersama dengan jajaran Polri di seluruh wilayah Indonesia maka, maka berdasarkan aturan yang berlaku Kalakhar BNN Komisaris Jenderal Gories Mere diwajibkan untuk meminta izin dan persetujuan dari Kapolri.

Ya, seperti itulah aturan baku yang harus diikuti.

Atau dengan istilah lain, itulah aturan main yang ditetapkan.

Tidak bisa dibiarkan personil dari BNN bisa mendadak (inconigto) melakukan operasi penggerebekan, terutama penangkapan, dengan cara memerintah secara lisan kepada jajaran Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Hei Bung, ikuti aturan yang berlaku !


Foto : Brigjen Pol Drs Arman Depari, Direktur IV Narkoba Bareskrim Polri


Jangan ada pemikiran, apalagi kesengajaan ( terutama bila itu dilakukan atas unsur senioritas ), lalu BNN merasa berhak untuk memerintah jajaran Kepolisian yang tergabung dalam unit-unit narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

BNN ya BNN.

Polri ya Polri.

Bedakan itu !

Jadi, sekali lagi, sangat tidak masuk akal kalau Direktorat Narkoba Polri dibiarkan menumpang di kantor orang.

Bagaimana reserse-reserse pada unit narkoba Bareskrim Polri ini bisa mandiri dan tempak jelas berprestasi di hadapan rakyat Indonesia dan dunia internasional kalau mereka terus menerus dibuat berada di bawah bayang-bayang BNN ?

Aneh sekali, perubahan struktur organisasi pada BNN memungkinkan mereka bisa melakukan tindakan-tindakan penangkapan ( dan penyidikan ) untuk kasus-kasus narkoba di negara ini !

Kalau terus menerus operasi narkoba dibuat dan diklaim oleh BNN, maka setiap membuat CATATAN AKHIR TAHUN, Kapolri tidak akan bisa mencantumkan daftar rincian barang bukti dan detail operasi narkoba yang murni dilakukan oleh anggota INSTITUSI POLRI.

Jangan ada dua nahkoda dalam satu kapal !

Ini prinsip yang sangat penting untuk disadari jika sudah berbicara mengenai kemandirian tugas.

Seorang Direktur pada Direktorat Narkoba Bareskrim Polri harus melapor kepada atasan langsung di Bareskrim Polri yaitu Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri ( WAKABARESKRIM ).

Atau, dalam hal sangat mendesak, ia bisa langsung melapor kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal (KABARESKRIM) Mabes Polri.

Bayangkan kalau Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dibuat berkantor di kantor milik orang lain — yang notabene inti tugas mereka adalah sama yaitu sama-sama memberantas narkoba –.

Lalu, kapan Direktur IV Narkoba Bareskrim bisa bertemu dan melapor ke atasan langsungnya untuk memberitahukan hasil-hasil pekerjaan mereka hari demi hari ?

Kapan Kabareskrim atau Wakabareskrim bisa memberikan arahan dan perintah-perintah secara rutin ?

Bayangkan, dari kawasan Cawang (Jakarta Timur) yang menjadi Kantor Pusat BNN ke Mabes Polri di kawasan Jalan Trunojoyo (Jakarta Selatan) saja, sudah sangat jauh jaraknya !


Ilustrasi gambar : Bareskrim Polri


 

Apakah Direktur IV Narkoba Bareskrim merasa bahwa ia cukup melapor ke atasan langsungnya lewat sms atau telepon ?

Eh, saat ini ada begitu banyak perangkap penyadapan yang dimiliki oleh instansi lain ( termasuk oleh BNN ).

Detik pertama saat laporan itu disampaikan melalui pesan singkat SMS atau telepon, diduga komunikasi itu sudah secara otomatis pasti akan langsung tersadap oleh instansi lain.

Bagaimana sih ?

Disinilah dibutuhkan dukungan moral dari semua pihak agar Direktorat IV Narkoba Bareskrim Mabes Polri bisa diberdayakan dan dimaksimalkan kinerjanya.

Mabes Polri haru segera melakukan evaluasi secara menyeluruh !

Apa yang kurang dari perangkat tugas mereka ( Direktorat IV Narkoba Bareskrim ? )

Apakah mereka punya alat penyadap sendiri ?

Jika Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri memang belum memiliki alat perangkap penyadap sendiri maka sudah barang tentu mereka memerlukan perangkat penyadapan.

Hal ini dimaksudkan agar Direktorat IV Narkoba Bareskrim tidak perlu lagi “NEBENG” alias menumpang dari hasil-hasil penyadapan yang dilakukan BNN dalam kasus-kasus narkoba.

Jadi, kalau memang alat penyadap yang sangat mutlak dibutuhkan oleh Direktorat IV Narkoba Bareskrim Mabes Polri, Kapolri harus segera memberikan kepada mereka perangkap penyadapan itu !

Misalnya, diambilkan dari alat penyadap milik Tim Anti Teror Polri sebab Densus 88 Anti Teror memiliki begitu banyak alat penyadap.

Terutama alat-alat penyadap yang digunakan semasa Tim Satgas Bom masih berdiri.

(Tim Satgas Bom itu sendiri sudah dibubarkan secara resmi semasa Komjen Bambang Hendarso Danuri masih menjabat sebagai Kabareskrim Polri di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto, untuk kemudian dilebur menjadi satu dengan Densus 88 Anti Teror).


Ilustrasi gambar : Alat Penyadap ( GSM Interceptor )


Ambil beberapa unit alat penyadap milik Tim Anti Teror Polri dan berikan kepada Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri.

Jangan lagi biarkan mereka menumpang pada alat penyadap milik instansi lain ( apalagi instansi itu adalah instansi lain yang struktur organisasinya sudah terpisah secara resmi dari Mabes Polri).

Coba pikirkan, apakah untuk melakukan pengejaran dan penangkapan dalam kasus-kasus PIDANA KORUPSI  maka Bareskrim Polri menumpang dari hasil-hasil penyadapan di KPK dan Intelijen Kejaksaan Agung ?

Pasti hal itu tidak akan dilakukan !

Jadi, lakukan hal yang sama dalam urusan penanganan narkoba !

Artinya, Direktorat IV Narkoba Bareskrim Mabes Polri harus diberdayakan dan dimaksimalkan kinerjanya.

Yang lebih memprihatinkan, masyarakat Indonesia tidak ada yang tahu bahwa sesungguhnya yang BERPRESTASI dalam menangkap Kapalas Narkotika Nusa Kambangan itu adalah POLRES CILACAP ( yang berada di wilayah POLDA JAWA TENGAH ).

Yang publik tahu, prestasi penangkapan Kalapas Narkotika Nusa Kambangan seolah-olah ada di tangan BNN.

Oh ya ?

Enak betul kalian BNN !

Apa kalian tidak sadar bahwa “SANG JAWARA” dalam operasi penangkapan itu ada pada POLRES CILACAP.

Dalam laporan resmi kepada Mabes Polri, operasi penangkapan itu disebutkan dipimpin oleh pejabat BNN yaitu Brigjen Benny Mamoto.

Pertanyaannya, Saudara Benny Mamoto, apakah ada surat izin secara resmi dari BNN kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo bahwa BNN ingin dan akan melakukan operasi bersama dengan jajaran kepolisian di daerah Cilacap untuk menangkap Kalapas Narkotika Nusa Kambangan ?

Jangan main hantam kromo, Boss !

Ikuti aturan main yang berlaku.

Tidak dibutuhkan senioritas dalam upaya perang melawan narkoba.

Dalam kasus penangkapan Kalapas Narkotika Nusa Kambangan itu misalnya, seluruh barang bukti diamankan oleh institusi yang mana ?

BNN atau POLRI ?

BNN ya BNN.

Polri ya Polri.

Kasihan betul polisi-polisi yang hebat di negara ini kalau misalnya prestasi-prestasi mereka justru TIDAK TAMPAK di hadapan rakyat Indonesia.

Nama harum dan prestasi POLRI untuk urusan pemberantasan narkoba seolah-olah mau diborong dan didominasi oleh BNN semata ?

Eh Bung, sekali lagi, operasi penangkapan Kalapas Narkotika Nusa Kambangan dilakukan oleh POLRES CILACAP ( dalam hal ini POLDA JAWA TENGAH ).

Jajaran POLRES CILACAP yang harus mendapatkan aplaus dan penghargaan yang tinggi.

Kalian hebat, Polres Cilacap !

Salut, sungguh salut, atas kerja keras dan prestasi kalian.

Jangan berkecil hati kalau seolah-olah media massa memberitakan penangkapan itu adalah prestasi institusi lain ( yang patut dapat diduga justru “numpang” operasi bersama-sama dengan kalian ).


Ilustrasi gambar : Topi jajaran kepolisian


Sekali lagi, reserse-reserse yang menjadi andalan Mabes Polri dalam memberantas narkoba harus mandiri dan didukung untuk menjadi profesional.

Walaupun di BNN, mayoritas personil disana adalah anggota kepolisian tetapi dalam struktur organisasi terbarunya, BNN sudah terpisah secara resmi dari Mabes Polri.

Di KPK juga ada anggota kepolisian yang diperbantukan untuk bertugas disana untuk memenuhi kebutuhan personil KPK.

Kejaksaan Agung juga mengirimkan sejumlah jaksa-jaksa mereka untuk menjadi anggota KPK.

Tetapi dalam tugas keseharian, anggota polisi dan anggota jaksa yang dikirimkan untuk menjadi tambahan personil di KPK itu,  bekerja sesuai kebutuhan dan kepentingan KPK.

Tidak lagi terkait dengan kebutuhan dan kepentingan institusi lama yaitu Polri dan Kejaksaan Agung.

Namun, Polri dan Kejaksaan Agung sewaktu-waktu bisa menarik kembali anggota mereka dari KPK untuk penyegaran organisasi ( misalnya untuk dimutasi karena mendapat penugasan baru di institusi masing-masing).

Akhirnya, dalam waktu yang secepatnya Mabes Polri disarankan untuk menarik kembali Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dari Kantor BNN.

Ingatlah bahwa kemandirian, nama baik dan martabat Institusi Polri harus dijaga serta dilanjutkan.

Bagaimana Polri bisa mandiri dan terus berprestasi kalau mereka ada dibawah bayang-bayang institusi lain ?

Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo harus memikirkan hal ini dengan hati yang jernih dan pikiran yang tenang.

Perhatikan dan dukunglah secara maksimal kinerja bawahan anda, Jenderal Timur !

Alangkah ironis jika prestasi anak-anak buah anda disabotase dan didominasi oleh institusi lain ?


https://i1.wp.com/www.teesforall.com/images/Humor_Said_No_To_Drugs_Tan_Shirt.jpg

Dukung, sekali lagi DUKUNG, kinerja terbaik dari reserse-reserse anda dalam memberantas narkoba.

Perhatikan tingkat kesejahteraan mereka dan keluarganya.

Awasi semua barang bukti narkoba sebab itu adalah barang bukti yuridis hukum untuk kepentingan persidangan.

Ingatlah kejadian di tahun 2006 lalu bahwa ada oknum polisi yang MENCURI barang bukti narkoba 13 kg sabu-sabu hasil penggerebekan di Pabrik Sabu-Sabu Cikande ( tetapi setelah Kapolri Sutanto marah besar, barang bukti yang dicuri itu bisa kembali secara ajaib ke gudang penyimpanan beberapa bulan kemudian ).

Ikuti semua aturan yang berlaku sesuai ketetapan hukum jika melakukan operasi-operasi penangkapan.

Jangan main bunuh agar pelaku yang terkait dalam kasus-kasus narkoba itu bisa diajukan ke Pengadilan.

Ingatlah kasus PEMBUNUHAN terhadap bandar narkoba HANS PHILIP yang ditembak mati di dalam mobilnya secara misterius.

Awasi penggunaan alat penyadap ( jika nanti Direktorat IV Narkoba Bareskrim) sudah mendapatkan fasilitas perangkap penyadapan sendiri.

Jangan pernah percaya kepada institusi lain untuk urusan penyadapan dan hal-hal substansi masalah tugas-tugas resmi.

Beri penghargaan yang nyata jika memang reserse-reserse Polri yang melakukan prestasi harus untuk perang melawan narkoba.

Bagaimana negara bisa menang melawan narkoba kalau Polisi tidak didukung melakukan kinerja yang maksimal untuk melakukan prestasi-prestasi membanggakan ?

Katakan tidak pada narkoba !

Dan ingatlah selalu bahwa “NEGARA TIDAK BOLEH KALAH MELAWAN NARKOBA ( TERMASUK TIDAK BOLEH KALAH MELAWAN MAFIA-MAFIA DAN BEKING-BEKING BUSUK YANG CARI MAKAN DARI LAHAN NARKOBA”.


 

(MS)

Advertisements
 
Comments Off on Salut Prestasi Polres Cilacap Tangkap Kalapas Nusa Kambangan Dan Kembalikan Direktorat Narkoba Bareskrim ke Mabes Polri

Posted by on March 14, 2011 in World News

 

Tags: , , ,

Bagai Matahari Terbit Di Ufuk Timur, Kapolri Timur Bercahayalah Bagi Institusi

Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo

WAWANCARA EKSKLUSIF KATAKAMI.COM Dengan Kapolri

Jenderal Timur Pradopo : Seberat Apapun Tugas, Kalau Masyarakat Patuh Hukum Maka Semua Wilayah Bisa Terjaga Baik


Jakarta 3/3/3011 (KATAKAMI.COM) — Siapa yang menyangka bahwa Timur Pradopo yang akhirnya dipilih, ditunjuk, diangkat dan secara nyata dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Kepolisian Republika Indonesia ?

Pemilihan Kapolri periode bulan September- Oktober 2010 lalu menjadi seperti sebuah prahara.

Kursi Tri Brata 1 ( Kapolri ) seakan menjadi rebutan.

Bahkan Presiden SBY sampai harus berulang kali “menyindir” agar para perwira tinggi Polri tidak melakukan manuver politik yang kotor untuk bisa mencapai posisi pucuk pimpinan Polri.

SBY yang santun kalau bertutur kata ini terpaksa bersuara tegas di media untuk meredam pertarungan para Jenderal Polisi saling bersikutan dan bermanuver untuk menjadi Kapolri.

Tetapi, Timur Pradopo menjadi penentu prahara Polri dalam melakukan proses regenerasi.

Namanya tidak dimasukkan dalam surat usulan resmi Markas Polri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Luar biasa, cara-cara menyingkirkan dan upaya nyata menggunting laju Timur Pradopo sudah terlihat secara jelas ketika namanya sengaja tidak dimasukkan ke dalam surat usulan resmi itu.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono memberikan selamat kepada Jenderal Timur Pradopo seusai pelantikan sebagai KAPOLRI di Istana Negara, Jakarta, 22 Oktober 2010.

 

Presiden seakan di “FAIT ACCOMPLI”.

Tetapi SBY seakan mengerti permainan sejumlah perwira tinggi Polri yang mau memaksakan nama tertentu.

Begitu surat usulan resmi tentang nama-nama calon Kapolri itu masuk ke Istana Kepresidenan itulah, SBY mengeluarkan pernyataan terbuka di media massa agar jangan ada PERWIRA TINGGI POLRI yang melakukan manuver-manuver politik !

Dan Timur Pradopo tetap tak bisa disikut dan disingkirkan begitu saja.

Ia bagaikan “cahaya” yang sinarnya tetap kelihatan walau sudah diusahakan agar cahayanya tak bisa dilihat dan disadari oleh Istana Presiden.

Komjen Jusuf Manggabarani memberikan respek yang cukup tinggi kepada Jenderal Timur Pradopo karena salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Timur adalah ia memiliki ketenangan yang sangat mengagumkan.

“Kapolri yang baru cukup bagus. Tenang. Pendiam. Ya, barangkali karena sisa-sisa badai pemilihan Kapolri yang kemarin sudah berlalu” kata Jusuf Manggabarani secara EKSKLUSIF kepada KATAKAMI.COM saat bertemu semasa masih menjadi Wakapolri awal bulan Februari 2011 lalu.

Kini Jenderal Pendiam yang sangat tenang itu sudah memasuki bulan ke-empat memimpin institusi Polri.

Ia menggunakan hak prerogatif yang dimilikinya untuk mengabulkan usulan dari RAPAT WANJAK POLRI (dewan kepangkatan yang menentukan mutasi dan rotasi di dalam internal Polri ) untuk memilih nama Komjen. Nanan Soekarna untuk menjadi Wakapolri baru menggantikan Komjen Jusuf Manggabarani yang resmi pensiun per tanggal 1 Maret 2011.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa kesempatan telah mengingatkan agar para perwira tinggi Polri jangan sampai ada yang sengaja melakukan manuver-manuver politik

 

Dalam menentukan Wakapolri, keputusan terakhir ada di tangan Kapolri.

Tetapi yang menyiapkan usulan nama-nama dan memilih salah satu nama secara final untuk disodorkan kepada Kapolri adalah RAPAT WANJAK yang diketuai oleh Wakapolri.

Dan rapat wanjak yang diketuai oleh pejabat setingkat Wakapolri, anggotanya antara lain adalah pejabat setingkat IRWASUM (Inspektur Pengawasan Umum) Polri yang dijabat oleh Komjen Nanan Soekarna.

Sehingga kalau mau berpikiran positif, apakah pantas seorang Irwasum ikut dalam sebuah rapat yang isinya mengusulkan dan memutuskan agar nama dirinya yang terpilih sebagai WAKAPOLRI ?

Kalau mau jujur, RAPAT WANJAK POLRI yang memutuskan nama Nanan Soekarna sebagai WAKAPOLRI sudah tidak objektif lagi.

Sebab NANAN ada didalam rapat itu.

Bayangkan, betapa malangnya nama-nama perwira tinggi lain yang ikut dipertimbangkan dalam bursa pencalonan Wakapolri tetapi tidak seberuntung Nanan bisa mengikuti rapat wanjak.

Sudah barang tentu kans dari perwira tinggi lainnya menjadi jauh lebih kecil porsinya dibandingkan Nanan Soekarna karena mereka secara kebetulan TIDAK DIPERBOLEHKAN ikut dalam rapat wanjak penentuan Wakapolri.

Dalam rapat wanjak itu, Kapolri tidak mengikuti proses pengusulan hingga penentuannya.

 

Foto : Calon Kapolri, Komjen Pol Timur Pradopo menerima kunjungan anggota DPR RI Komisi III di kediamanya kawasan Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (13/10/2010). Kunjungan anggota DPR untuk melihat lebih dekat aspek pribadi calon pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri. (Foto : OKEZONE )

 

Sebab posisi KAPOLRI justru di benteng terakhir.

Kapolri hanya tinggal menerima konsep surat yang isinya berisi hasil keputusan rapat wanjak yang menyetujui nama terakhir yang disepakati menjadi Wakapolri.

Objektivitas dalam pemilihan pejabat setingkat WAKAPOLRI harus diperbahahui oleh Mabes Polri di kemudian hari.

Dan walaupun ini adalah urusan internal Polri, keputusan dalam menentukan siapa yang berhak menjadi WAKAPOLRI harus dibuat lebih ketat.

Bayangkan, seorang Nanan Soekarna ikut mengusulkan dalam rapat resmi WANJAK agar nama dirinya yang menjadi Wakapolri misalnya ?

Apakah itu objektif ?

Lalu bagaimana dengan sinyalemen dari Presiden SBY  bahwa ada perwira tinggi Polri yang sengaja melakukan manuver politik dalam upaya merebut kursi KAPOLRI ?

Masukan ini menjadi sangat positif untuk didengar Mabes Polri agar di kemudian hari OBJEKTIVITAS dari pemilihan pejabat-pejabat utama yang sangat penting kedudukannya, tidak bias dan benar-benar bisa dijamin objektivitasnya.

 

Kapolri Jenderal Timur Pradopo

 

Timur, lahir di Jombang 10 Januari 1956.

Ia lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1978.

Timur masuk menjadi pimpinan baru di tubuh Polri saat sejumlah perwira tinggi Polri sudah secara nyata berusaha menyingkirkan agar jangan dirinya yang terpilih.

Timur tak merasa sakit hati.

Ia menunjukkan ketenangan yang luar biasa.

Dan justru, ia berusaha merangkul dan mengayomi.

“Saya sudah mulai bekerja di ruang kerja saya jam 6 pagi. Dan saya baru kembali ke rumah pada malam hari. Saya sadar bahwa tugas sebagai Kapolri ini harus dijalani dengan sungguh-sungguh” ungkap Timur Pradopo EKSKLUSIF kepada KATAKAMI.COM, 28 Februari 2011 lalu.

Dan ia tetap tidak memasang jarak dengan warga masyarakat yang selama ini dekat dengan dirinya.

Itulah sebabnya, Timur sengaja menunaikan sholat Jumat di mesjid yang berbeda-beda agar ia tetap dapat menemui, menjalin silahturahmi dan bahkan mendengarkan keluh kesah atau informasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat.

 

Kapolri Jenderal Timur Pradopo (membelakangi lensa) memasang tanda pangkat kepada Komjen. Nanan Soekarna sebagai Wakapolri baru dalam upacara serah terima jabatan di Ruang Rupatama Mabes Polri, 1 Maret 2011 ( Foto : ANTARA )

 

Ia tak mempunyai prasangka buruk kepada perwira tinggi Polri lainnya sebab yang justru ingin terus ia lakukan adalah membangun soliditas kepada keluarga besar Polri.

“Saya sadar bahwa sebagai pimpinan, saya bukan cuma harus memberikan contoh lewat sebatas kata-kata. Saya harus benar-benar menjadi contoh. Bawahan melihat ke arah saya. Apapun yang saya lakukan, itu menjadi contoh. Sehingga saya harus bisa menjadi contoh yang baik” lanjut Timur Pradopo kepada KATAKAMI.COM.

Ia secara tulus membuka kembali “pintu” persaudaraan dengan Mantan Kabareskrim Komjen. Susno Duadji setelah berbulan-bulan Susno seakan sengaja dicampakkan ke jurang kehancuran.

Timur tak mau banyak bicara.

Tetapi lewat tindakannya menerima kedatangan Komjen Susno Duadji untuk bisa bertemu langsung dengan Kapolri di Gedung Utama Mabes Polri, dari situ dapat dilihat kesungguhan Timur merangkul dan menyatukan kembali keluarga besar Polri.

Cara Timur “memanusiakan” seorang Susno Duadji harus dilihat dari sudut pandang yang positif.

Setelah menerima Susno bertemu di ruang kerjanya, Timur juga “membiarkan” Susno Duadji duduk satu meja dalam acara ramah tamah seusai upacara serah terima jabatan Wakapolri (1/3/2011) di Mabes Polri.

Cukup lama pemandangan “makan bersama” itu dapat dilihat oleh semua mata.

Baik oleh kalangan internal Mabes Polri, bahkan oleh semua media massa yang meliput upacara sertijab Wakapolri.

 

JAKARTA, 1/3 - SUSNO KEMBALI BERTUGAS. Mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol.Susno Duadji (tengah) mengikuti upacara pelantikan Wakapolri di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/3). Susno Duadji yang sebelumnya non-aktif karena ditahan sebagai terdakwa kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat kini menjabat sebagai Koordinator Penasehat Staf Ahli Kapolri. FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma/ama/11

 

Timur tentu tak bermaksud memperparah atau memperuncing perpecahan antara institusi Polri dengan perwira tingginya sendiri yaitu Komjen Susno Duadji.

Timur justru ingin menyatukan kembali dan memperjelas dengan sejelas-jelasnya bahwa Susno adalah bagian yang tak terpisahkan dari Mabes Polri.

Timur bukan tipe pimpinan yang banyak mengumbar kata-kata yang tak bermakna apa-apa.

Tapi dari tindakan-tindakannya, ia mulai menapak sebagai pimpinan yang harus mampu menjadi contoh.

Timur, kini mendapat tugas berat sebagai pimpinan baru POLRI.

Ditambah lagi, kini Timur pun memiliki wakil yang baru dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.

Entah apapun kata yang paling tepat untuk menggambarkan ketatnya suasana pemilihan jabatan Kapolri menjelang akhir tahun 2010 lalu, tetapi semua prahara itu sudah berlalu.

Atau, kalau istilah yang mau digunakan BADAI, ya … badai itu sudah berlalu.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (berpeci) dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo seusai acara pelantikan Kapolri di Istana Negara, 22 Oktober 2010

 

Polri kini memiliki Kapolri yang cukup mumpuni.

Polri kini memiliki Kapolri yang telah membuktikan bahwa dirinya tak ingin dan memang tak boleh berpolitik.

Ia tak ingin melakukan zig zag ke kiri dan ke kanan agar partai-partai politik melirik serta mengusulkan namanya menjadi Kapolri.

Dan semoga di bawah kepemimpinan Timur, institusi Polri juga tidak akan melakukan zig zag dalam tugas-tugasnya ke depan.

Kepada keluarga besar Polri, sambut dan tunjukkanlah loyalitas kepada pimpinan kalian yaitu Kapolri.

Tidak ada dan tidak boleh ada dua nahkoda dalam satu kapal.

Nahkoda dalam “kapal” besar bernama POLRI adalah Jenderal Timur Pradopo.

Dari mulai Wakapolri, para pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda dan semua jajaran di Kepolisian ( se Indonesia ), tunjukkan kinerja yang terbaik.

Salah satunya mendukung program-program kerja Kapolri.

Dan kepada para sesepuh Polri, termasuk para mantan Kapolri misalnya, jangan merecoki Kapolri.

Ya barangkali saja ada para Mantan Kapolri alias para SESEPUH yang patut dapat diduga berusaha memasuki nama-nama tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di dalam struktur organisasi Polri.

Kalau era anda sudah lewat sebagai pimpinan Polri, jangan lagi ikut merecoki dan latah mengatur sana-sini soal internal Polri.

Hormati Kapolri yang saat ini menjabat ( walau Jenderal Timur Pradopo direken sebagai junior oleh para sesepuh Polri ).

Biarkan Jenderal Timur Pradopo memimpin dan menjalankan kepemimpinannya secara independen.

Sebab Polri harus sangat sungguh-sungguh melakukan reformasi birokrasi.

Ingatlah Polri bahwa harapan masyarakat begitu tinggi kepada kalian.

Tingginya harapan masyarakat kepada institusi Polri, seakan sama tinggi dengan rasa kecewa yang selama ini membuat masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan pada Polri.

Polri berulang kali berjanji akan mereformasi dan memperbaiki diri.

Tapi Polri harus diingatkan bahwa rakyat Indonesia perlu bukti, bukan cuma sekedar janji.

Selamat bekerja Kapolri Timur Pradopo dan Wakapolri Nanan Soekarna.

Khususnya kepada Jenderal Timur Pradopo, seandainya ada ilustrasi yang paling tepat untuk diambil dalam melukiskan besarnya harapan masyarakat kepada Kapolri yang baru ini adalah :

Seperti MATAHARI yang terbit dari ufuk TIMUR, wahai Jenderal TIMUR (Pradopo) tetaplah engkau menjadi cahaya yang sinarnya sulit dipadamkan agar dapat menyinari lorong-lorong penugasan yang harus dilalui oleh setiap anggota Kepolisian di negara ini.

Janganlah sampai institusi Polri menjadi suram, kusam atau bahkan gelap gulita.

Laksanakan tugas yang diberikan dan dipercayakan negara kepada anda dengan sebaik-baiknya.

Buktikanlah juga ucapan Jenderal bahwa Jenderal akan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan setiap anggota Kepolisian di negara ini.

Bersikaplah independen, tegas, jujur dan penuh keadilan.

Bersikaplah profesional dan proporsional dalam menjalankan seluruh program-program utama Mabes Polri.

Sekali lagi, SELAMAT BERTUGAS JENDERAL TIMUR.

 

 

(MS)

 
Comments Off on Bagai Matahari Terbit Di Ufuk Timur, Kapolri Timur Bercahayalah Bagi Institusi

Posted by on March 3, 2011 in World News

 

Tags: , ,

Tirulah Presiden Rusia, SBY Perhatikan Dong Perumahan TNI, POLRI & Kejaksaan

Russia's President Dmitry Medvedev

Dimuat juga di KATAKAMI.COM dan INDONESIAKATAKAMI.BLOGSPOT.COM

Wakapolri Komjen. Jusuf Manggabarani : Walau Gaji Sederhana, Polri Jangan Lakukan Pelanggaran

Jakarta 13/1/2011 (KATAKAMI) —  Bagi pengguna jejaring sosial TWITTER, kecepatan memperoleh informasi kelas dunia akan sangat cepat dan mudah sekali diperoleh.

Itulah yang terjadi pada hari Rabu ( 12/1/2011) kemarin, saat Presiden Rusia Dmitry Medvedev memuat informasi gambar terbaru di salah satu akun TWITTER dirinya bahwa ia baru saja mengunjungi perumahan bagi militer Rusia yang sedang dibangun.

KREMLINRUSSIA_E :   Dmitry Medvedev has inspected the construction of housing for military personnel in Podolsk outside Moscow http://twitpic.com/3pd2ux

Presiden Rusia Dmitry Medvedev didampingi Menteri Pertahanan Anatoly Serdyukov sedang melakukan peninjauan terharap pembangunan perumahan bagi militer Rusia di wilayah Podolsk ( Moscow), 12 Januari 2011. Foto inilah yang dirilis oleh Kantor Kepresidenan Rusia lewat jejaring sosial TWITTER

Dan itu bukan kunjungan Medvedev yang pertama untuk urusan militernya.

Yang ingin dibahas disini, betapa besarnya perbedaan “TAKDIR” antara prajurit MILITER di Rusia dan Indonesia.

Yang lebih menyedihkan lagi, di tanah air Indonesia ini tak cuma TNI yang sengsara dalam masalah perumahan. Kesengsaraan dan keterbatasan ( yang benar-benar sangat terbatas) di bidang perumahan ini juga dialami oleh POLRI & KEJAKSAAN.

Ya betul bahwa negara kita masih memiliki keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kesejahteraan para prajurit TNI, POLRI dan Kejaksaan.

Itulah sebabnya mulai tahun 2011 ini, ada kebijakan terbaru dari Pemerintah dengan dikeluarkannya sebuah jalan keluar atau solusi untuk masalah kesejahteraan yaitu RENUMERASI.

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan KEBIJAKAN KENAIKAN PENDAPATAN RENUMERASI.

Lewat RENUMERASI ini, akan diperoleh peningkatan pendapatan sesuai dengan porsi dan prestasi kerja mereka masing-masing.

Tapi, cukupkah hanya sebatas mengeluarkan kebijakan RENUMERASI ?

Titik fokus pada pembahasan dalam tulisan ini adalah masalah PERUMAHAN.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia ini, prajurit TNI sangat amat malang nasibnya untuk urusan perumahan.

Tak cuma prajurit TNI, tetapi anggota Kepolisian (POLRI) dan Kejaksaan juga bernasib sama.

Antara prajurit TNI,POLRI dan KEJAKSAAN untuk urusan perumahan bagi anggota-anggota mereka, sangat memprihatinkan sekali nasibnya.

Presiden Rusia Dmitry Medvedev didampingi Menteri Pertahanan Anatoly Serdyukov saat melakukan inspeksi pembangunan perumahan bagi prajurit militer Rusia di Podolsk ( 12/1/2011)

Sehingga ketika Presiden Rusia Dmitry Medvedev menunjukkan foto tentang kunjungannya untuk melakukan inspeksi pembangunan perumahan prajurit militer di negaranya, perasaan kita sebagai anak bangsa Indonesia menjadi sangat sedih sekali.

Betapa kasihannya prajurit di negara kita ini.

Salah satu bentuk permasalahan seputar perumahan prajurit TNI di Indonesia ini juga sangat unik yaitu banyak perumahan yang masih terus dihuni oleh penghuni-penghuni lama.

Bahkan bisa sampai belasan atau puluhan tahun masih mendiami perumahan dinas yang disediakan institusi.

Dan mari, kita telusuri gambaran singkat tentang situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di jajaran TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Khusus untuk TNI, ilustrasi yang dikemukakan disini tidak bisa menjadi acuan tentang situasi dan kondisi dari masalah perumahan dalam institusi TNI secara keseluruhan.

Sebab contoh yang akan kami sampaikan disini hanya fokus pada KOPASSUS.

DOKUMENTASI FOTO : Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus (kiri), bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara serah terima jabatan Wadanjen Kopassus, dari Brigjen TNI Nugroho Widyoutomo (tengah), kepada Brigjen TNI Agus Sutomo (kanan), di Gedung Balai Komando Makopassus, Kamis (21/10/2010)

Lewat percakapan dengan KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011) di Jakarta, Brigjen TNI Agus Sutomo selaku Wakil Komandan Jenderal Kopassus mengemukakan bahwa hampir seluruhnya prajurit Kopassus di Indonesia dapat tertampung di perumahan dinas yang disediakan Markas Kopassus.

“Syukur Alhamdulilah, anggoata Kopassus itu dapat ditampung semua di rumah-rumah dinas. Memang ada satu atau dua orang yang meminta izin dari kami bahwa mereka ingin tinggal diluar komplek perumahan Kopassus. Biasanya karena mereka ingin tinggal bersama mertua. Kami izinkan. Tetapi secara keseluruhan, semua anggota Kopassus itu tinggal di perumahan dinas” kata Agus Sutomo.

Menurut mantan Komandan Group A Paspampres ini, Kopassus menyadari keterbatasan negara memenuhi kebutuhan perumahan bagi prajurit Kopassus sehingga para pimpinan di Kopasssus yang berinisiatif untuk memberikan perhatian dan bantuan besar untuk masalah perumahan ini.

“Untungnya di Kopassus ini, kami selalu mendapatkan warisan dari para pimpinan sebelumnya yang rata- rata meninggalkan warisan perumahan bagi prajurit. Misalnya Pak Edhie ( Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo, redaksi). Semasa beliau menjadi Danjen Kopassus, beliau membangun rumah susun sederhana untuk prajurit Kopassus di dalam komplek Cijantung ini. Begitu juga mantan-mantan Danjen Kopassus yang lain. Semua meninggalkan warisan perumahan untuk prajurit Kopassus” lanjut Agus Sutomo.

Danjen Kopassus. Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus

Agus Sutomo menjelaskan bahwa para mantan Danjen Kopassus ( termasuk Danjen Kopassus saat ini ) sering melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi perumahan prajurit.

“Itu sebabnya para pimpinan mengetahui situasi dan kondisi yang sebenarnya. Sedikit demi sedikit kalau ada rezeki, perumahan-perumahan yang sudah rusak akan diperbaiki. Malah saat ini Danjen Kopassus memberikan bantuan Rp. 5 juta untuk masing-masing perumahan prajurit di Group 1 Serang. Uang bantuan itu dapat mereka gunakan untuk memperbaiki perumahan yang mereka huni saat ini. Sedapat mungkin, Kopassus tidak akan pernah membebani prajurit untuk masalah perumahan atau anggaran apapun guna memperbaiki perumahan tempat mereka tinggal” ungkap Agus Sutomo.

Menurut Agus Sutomo, pimpinannya saat ini yaitu Danjen Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus telah mengeluarkan 5 perintah harian untuk seluruh prajurit Kopassus yaitu :

1. Tugas-tugas operasi harus berhasil dilaksanakan.

2  Tugas-tugas pertandingan atau perlombaan, baik olahraga umum atau militer, harus dapat dijuarai.

3. Tugas-tugas latihan atau pendidikan, harus mencapai tujuan dan sasarannya.

4. Setiap pelaksanaan tugas, baik dalam pelaksaaan operasi, latihan dan pendidikan, harus 0 (nol) kecelakaan atau zero accident.

5. Tidak boleh melakukan pelanggaran apapun dalam seluruh pelaksanaan tugas-tugas secara keseluruhan.

Kalau mencermati uraian Wadanjen Kopassus ini, tentu kita harus memberikan apresiasi kepada para pimpinan di Kopassus. Besarnya tanggung jawab dan kepedulian mereka terhadap nasib dan kesejahteraan prajuritnya, patut diacungi jempol.

Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan nasib TNI yang lain ( di luar Kopassus ) ?

Apakah para pimpinan memiliki tingkat kepedulian yang sama besarnya ?

Dan kalaupun mereka memilik tingkat kepedulian yang sama besar, apakah Pemerintah Indonesia tidak malu karena sampai detik ini tetap tidak bisa menanggulangi masalah perumahan prajurit TNI ( termasuk masalah perumahan POLRI dan KEJAKSAAN ) ?

Apalagi Presiden SBY sedang menjalankan masa kedua kekuasaannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo

Apakah nanti seorang Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak merasa malu bila dicatat dalam lembaran sejarah bahwa dalam 2 periode kekuasaannya, ia tidak memberikan kontribusi apapun untuk menolong para abdi negara ?

Kalau tadi dari pihak Kopassus, bagaimana dengan pihak POLRI ?

Lewat percakapan dengan KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011) di Jakarta, Irjen. Polisi Anton Bachrul Alam selaku Kepala Divisi Humas POLRI menegaskan bahwa tidak semua anggota kepolisian yang beruntung mendapat jatah rumah dinas.

“Sudah beberapa tahun terakhir ini, POLRI memang tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah untuk membangun perumahan dinas bagi anggota kepolisian. Di kepolisian, yang bernasib baik maka dia bisa mendapatkan jatah rumah dinas. Tetapi tidak semua bisa seberuntung itu karena rumah dinas di jajaran kepolisian sangat terbatas jumlahnya. Sehingga banyak anggota kepolisian yang terpaksa kos, mengontrak rumah atau menumpang di rumah temannya” kata Anton Bachrul Alam.

Menurut Anton, anggaran dari Pemerintah lebih difokuskan pada anggota operasional yang berguna dan dirasakan langsung untuk masyarakat.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Marwan Effendy : "Banyak jaksa-jaksa yang terpaksa tinggal di rumah-rumah kos dekat kantor karena Kejaksaan tidak memiliki perumahan bagi para jaksa"

Nasib dari anggota kepolisian dalam sektor perumahan ini juga dialami oleh para JAKSA di Indonesia.

Dalam istilah anak gaul, BETI alias beda-beda tipis nasib dari anggota kepolisian yang tak tertampung dan tak mendapatkan fasilitas perumahan.

Dihubungi oleh KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011), Marwan Effendy selaku Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mengemukakan bahwa sangat besar jumlah jaksa-jaksa yang tidak mendapatkan fasilitas perumahan.

“Kejaksaan sebenarnya memiliki perumahan dinas tetapi hampir seluruhnya masih dihuni oleh penghuni-penghuni yang lama. Mereka tidak mau pindah. Dan kamipun tidak enak kalau harus mengusir mereka. Jadi untuk mengantisipasi itu, jaksa-jaksa yang tidak mendapatkan fasilitas perumahan terpaksa kos di rumah-rumah yang letaknya tidak jauh dari kantor-kantor Kejaksaan” kata Marwan Effendy.

Menurutnya, Kejaksaan Agung sebenarnya berkeinginan kuat untuk bisa menyediakan perumahan ini bagi para jaksa tetapi terkendala pada masalah anggaran.

“Kami sudah mengajukan permohonan sebenarnya untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, rumah-rumah sitaan dijadikan perumahan untuk para jaksa. Tetapi belum bisa terelisasi. Kami tidak mendapatkan izin untuk melakukan itu. Salah satu penyebabnya karena rumah-rumah sitaan itu belum dilelang” lanjut Marwan Effendy.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (duduk), Kapolri Jenderal Timur Pradopo (tengah) dan Jaksa Agung Basrief Arief sedang berbincang sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan ( 20/12/2010)

Sekarang yang dimintai tanggung-jawabnya adalah Pemerintah Indonesia.

Sampai kapan Pemerintah mau “bersembunyi” di balik alasan-alasan klise bahwa kemampuan keuangan negara sangat terbatas sekali sehingga sampai detik ini tidak mampu memenuhi tingkat kesejahteraan abdi-abdi negaranya para institusi TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Kasihan betul Indonesia ini, uang yang begitu banyak justru dinikmati oleh para koruptor dan jaringan-jaringan mafia yang bisa memperbudak aparat-aparat di berbagai instansi untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh para koruptor dan mafia-mafia tadi.

Sementara para abdi negara kita, hidup dalam kepahitan dan kegetiran yang berkepanjangan.

Mereka ( para abdi negara dari institusi TNI, POLRI dan KEJAKSAAN yang bergaji minim ), entah harus mengatakan apa kepada isteri dan anak-anak mereka tentang tidak sepadannya pengorbanan dan kerja keras sebagai abdi negara di tanah air tercinta ini.

Eh SBY, bukankah seharusnya anda malu sama Presiden Rusia yang terus konsisten memperhatikan kesejahteraan (terutama masalah perumahan) bagi prajurit militer mereka ?

Lakukan dong hal yang sama !

Tidak ada salahnya meniru sesuatu yang memang baik !

Perhatikanlah masalah perumahan bagi aparat TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Dan kalau ada waktu luang dalam agenda harian Presiden SBY, coba diperiksa kembali bahwa bantuan pemerintah untuk masalah perumahan kepada TNI dan POLRI diberikan terakhir kali pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dan anda SBY, apa bantuan anda sebagai Kepala Negara untuk masalah perumahan ?

Anda punya anak, punya menantu dan punya cucu, tentu mereka semua ingin anda bahagiakan.

Begitu juga dengan prajurit-purajurit TNI dan anggota Kepolisian (termasuk pada jaksa) di Indonesia ini.

Jangan wajibkan mereka mengabdi kepada bangsa dan negara tetapi kepedulian negara sangat kecil pada masalah kesejahteraan mereka.

Tidak cukup hanya RENUMERASI.

Bantu mereka dalam masalah perumahan karena itu memang merupakan TANGGUNG-JAWAB penuh dari Pemerintah.

(MS)

 
Comments Off on Tirulah Presiden Rusia, SBY Perhatikan Dong Perumahan TNI, POLRI & Kejaksaan

Posted by on January 13, 2011 in World News

 

Tags: , , , , , , ,

Mencermati Mutasi Di Era Kapolri Timur Pradopo, Lanjut Jenderal !

Dimuat juga di INDONESIAKATAKAMI.BLOGSPOT.COM

 

Jakarta 19/12/2010 (KATAKAMI) — Setelah dilantik di Istana Negara tanggal 22 Oktober 2010 dan dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan tanggal 27 Oktober 2010, Kapolri (baru) Jenderal Timur Pradopo mulai melakukan mutasi didalam internal Polri.

Berdasarkan surat telegram Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo dengan nomor STR/ 1170 /XII/ 2010, Polri mengganti empat perwira tinggi yaitu antara lain Kepala Polda Aceh Irjen Fajar Prihantoro yang selanjutnya akan menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan.

Posisi inilah yang kosong sekitar satu bulan setelah Timur Pradopo menjabat Kepala Polri.

Posisi Kapolda Aceh akan dijabat Irjen Iskandar Hasan yang saat ini menjabat Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

Lalu posisi Iskandar akan digantikan Irjen Anton Bachrul Alam yang saat ini menjabat staf ahli Kapolri Bidang Sosial dan Ekonomi.

Posisi Anton akan digantikan oleh Irjen Alex Bambang Riatmodjo yang saat ini menjabat staf ahli Kapolri. “Serah terima jabatan kemungkinan pekan depan,” kata Boy di Mabes Polri, Jumat (17/12/2010).

Jenderal Timur Pradopo (kiri) mendapat ucapan selamat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono seusai pelantikan di Istana Negara ( 22 Oktober 2010)

Seperti pepatah mengatakan, “Semakin tinggi pohon menjulang, maka semakin kencang juga angin akan menerpa”.

Kritikan mulai bermunculan pasca keluarnya Telegram Rahasia seputar mutasi di tubuh Polri.

Neta S. Pane selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mengecam mutasi ini karena dianggap melakukan diskriminasi yaitu hanya menguntungkan serta memberi keistimewaan kepada para perwira tinggi seangkatan Timur yaitu dari (lulusan Akpol) tahun 1978 dan orang-orang yang dinilai dekat dengan Timur.

“Ini kelihatan Pak Timur mulai mengangkat Angkatan 78 saja. Jadi orang-orangnya dia yang ditempatkan di posisi-posisi strategis. Harusnya kan tidak boleh begitu” kata Neta S. Pane kepada KATAKAMI.COM dalam perbincangan di hari Sabtu (18/12/2010) di Jakarta.

Neta juga mengecam penempatan Anton Bachrul Alam sebagai Kepala Divisi Humas Polri untuk menggantikan posisi Irjen. Iskandar Hasan yang selanjutnya akan ditempatkan sebagai Kapolda Aceh.

“Pak Anton Bachrul Alam itu pernah jadi Kapolda Jawa Timur. Jadi kalau dia diangkat jadi Kadiv Humas, itu namanya turun pangkat dong. Lalu Kapolda Aceh yang sekarang diangkat jadi  Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Pak Fajar itu belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk menempati posisi itu. Lalu Iskandar Hasan, dia jadi Kadiv Humas saja baru sebenar dan tidak ada prestasi yang bagus tapi sudah diangkat jadi Kapolda Aceh” lanjut Neta S. Pane.

Neta juga ingin mengingatkan Kapolri yang baru bahwa sudah saatnya pimpinan Polri menertibkan jabatan-jabatan rangkap yang selama ini “dilakukan dan dibenarkan” oleh Kapolri sebelumnya.

“Ada informasi Jenderal BHD mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat Komisaris Jenderal Gories Mere sebagai penasehat ahli Kapolri untuk urusan penanganan terorisme. Polri jangan lupa bahwa berdasarkan UU Kepolisian, setiap anggota Polri dilarang keras melakukan jabatan rangkap. Gories Mere itu sudah mau 5 tahun menjadi Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional. Menjabat sampai selama itu saja, sudah perlu dipertanyakan. Apalagi kalau nanti dia tetap dipertahankan sebagai penasehat ahli Kapolri. Pejabat macam itu, posisinya di BNN tetapi kerjanya hanya di Densus 88 Anti Teror. Tolong ditulis ya oleh KATAKAMI, jabatan rangkap itu melanggar Undang Undang Kepolisian” ungkap Neta.

Neta mendesak Kapolri Timur Pradopo agar mencabut dan tidak melanjutkan surat keputusan yang ditanda-tangani Jenderal Bambang Hendarso Danuri sebagai Polri harus tetap konsisten melakukan  tugas-tugasnya sesuai ketentuan hukum dan Undang Undang yang berlaku.

Sejumlah kritikan ini tak perludianggap sebagai sesuatu yang merupakan refleksi ketidak-sukaan LSM yang fokus menyoroti kinerja dan perfoma dari Kepolisian Indonesia.

Justru kritikan demi kritikan harus diterima dengan lapang dada untuk menjadi masukan positif sebab setiap kritikan yang bersifat konstruktif adalah wujud dari kecintaan Indonesia kepada institusi Polri.

Tetapi semua pihak juga harus memberi waktu, kesempatan dan kepercayaan bagi Kapolri Timur Pradopo untuk membenahi institusinya.

Usia jabatannya masih sangat baru.

Pekan depan, Timur baru genap 2 bulan menjabat sebagai Kapolri atau Tri Brata 1.

Biarkan ia melakukan konsolidasi ke dalam internal Polri.

Yang mungkin menarik untuk dicermati disini adalah apakah benar Timur sengaja “memasang” orang-orang terdekatnya untuk menjadi pejabat-pejabat utama di lingkungan Mabes Polri ?

Sepertinya asumsi ini agak sulit diterima sebab dalam urusan pengangkatan dan penempatan pejabat-pejabat di level apapun dalam institusi Polri, Kapolri tidak dibenarkan melakukan perintah atau komando yang sifatnya “top down” dengan gaya otoriter.

Wakapolri Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani yang bertugas juga sebagai Ketua Tim WANJAK (Dewan Kepangkatan) Polri

Wakapolri Jusuf Manggabarani : Walau Gaji Sederhana, Polri Jangan Lakukan Pelanggaran

Banyak Kali Cakap Kau Gayus, Jangan Pojokkan Institusi Polri & Kejaksaan

Ada rapat WANJAK (Dewan Kepangkatan) yang diketuai oleh WAKAPOLRI.

Tim WANJAK ini sendiri beranggotakan sejumlah pejabat penting yaitu Inspektur Jenderal (Irwasum) Polri, Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Kapolri adalah “pintu terakhir” yang hanya bertugas mengesahkan keputusan dari hasil rapat WANJAK tentang mutasi apapun didalam internal Polri.

Dan sebagai Kapolri yang baru, sangat wajar jika Timur Pradopo mencari dan menempatkan personil Polri yang dinilainya dapat dipercaya untuk mengemban tugas-tugas penting untuk membantu pimpinan tertinggi di dalam institusi Polri.

Faktor kepercayaan (TRUST) adalah faktor mutlak yang membantu seorang pimpinan setingkat Kapolri untuk dapat bekerja maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas negara  yang begitu berat.

Faktor kepercayaan (TRUST) adalah sesuatu yang tak boleh disia-siakan oleh siapapun didalam institusi Polri, jika memang ia mendapatkan itu dari Sang Pimpinan.

Bila seorang Kapolri bekerja di sekeliling orang-orang yang sudah ia kenal secara baik maka sistem dan suasana kerja akan menjadi lebih nyaman.

Timur, sosok yang pendiam dan tenang ini, pasti sudah sangat memahami bahwa harapan masyarakat begitu tinggi kepada dirinya untuk membenahi Polri.

Irjen Anton Bacrul Alam yang kini akan menempati posisi barunya sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri

Dalam era kepemimpinannya, ia memilih seorang “JURUBICARA” yang kawakan dalam bidang Kehumasan.

Anton Bachrul Alam adalah “orang lama” di lingkungan Humas Polri.

Pada era kepemimpinan Kapolri Jenderal Sutanto, Anton pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Divisi Humas Polri,

Anton memiliki kemampuan bahasa asing yang sangat baik dan bisa dengan sangat baik menyampaikan informasi atau keterangan-keterangan yang berisi kebijakan institusinya.

Anton sudah mengenal dan dikenal secara baik oleh kalangan pers di tataran nasional dan daerah.

Sehingga, sangat masuk di akal mengapa figur Anton yang dipilih menjadi Kepala Divisi Humas Polri di era kepemimpinan Timur Pradopo.

Hanya saja, Anton harus mendengar kritikan dari pihak manapun yang menganggapnya telah “berubah”.

Neta S. Pane dari Indonesia Police Watch misalnya, ia menilai Anton yang sekarang sudah menjadi sangat “fanatik” dan cenderung ekstrim dalam menjalankan ajaran agama Islam.

Kritikan ini tentu sebuah masukan yang bertujuan baik.

Sebab sebagai Kepala Divisi Humas Polri, Anton harus menjadi bisa menjadi Humas atau SPOKESPERSON bagi institusi Kepolisian yang harus bisa sama dekat dan sama jauh dengan semua elemen di Indonesia.

Posisi SPOKESPERSON juga harus bisa berpenampilan sebagai polisi yang profesional dimata dunia internasioal yang akan terus meningkatkan kerjasamanya dengan MABES POLRI.

Dan kalau mau berbicara tentang nilai-nilai keagamaan yang matang, contoh yang sangat jelas di lingkungan kepolisian adalah Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani.

Ia sangat “Islam” tetapi dalam konteks yang sungguh Islami dalam sikap dan pemikiran.

Ia sangat “Islam” tetapi tidak pernah menunjukkan secara ekstrim ke-Islam-an dirinya secara fisik dalam penampilan sehari-hari.

Ia sangat “Islam” tetapi ketika dirinya ditanya oleh anggota Paskibraka yang datang berkunjung ke Mabes Polri bulan Agustus 2010 lalu (apakah boleh polwan berjilbab di semua Polda ? ), Komjen Jusuf Manggabarani menjawab dengan sangat bijak bahwa POLRI tidak melarang setiap anggota Polda memakai jilbab tetapi hanya ada satu Polda yang diizinkan menerapkan kebijakan ini yaitu POLDA ACEH.

Jadi, yang dapat disampaikan disini kepada Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam, “WELCOME BACK, GENERAL !”.

Selamat datang kembali di ibukota dan selamat bertugas !

Ditambah lagi, Anton pun akan dibantu oleh salah seorang jurubicara terbaik yang pernah bertugas di Polda Metro Jaya yaitu Kombes Boy Rafli Amar yang kini menjadi Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri.

Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo

Kapolri Timur Pradopo harus terus didukung oleh semua pihak agar ia bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik, profesional, proporsional dan penuh integritas.

Biarkanlah ia didampingi oleh para perwira menengah dan perwira tinggi bisa dipercaya untuk membantu tugas-tugasnya sebagai Pimpinan POLRI.

Walau demikian, Kapolri tidak boleh melakukan diskriminasi dalam kebijakan-kebijakannya.

Kapolri juga harus sangat tegas menindak bila memang ada sesuatu atau seseorang yang patut dapat diduga merupakan pelanggaran atau pemyimpangan didalam internal Polri.

Kapolri juga harus membuat formula pengawasan yang sangat ketat dalam pelaksanaan RENUMERASI POLRI agar jangan ada polisi-polisi yang sengaja melakukan aksi operasi tidak pada tempatnya hanya demi mendapatkan renumerasi.

Ingatlah bahwa POLRI begitu sangat disorot oleh semua pihak sehingga seorang Kapolri harus menyadari bahwa harapan dan kepercayaan dari rakyat Indonesia tidak boleh dilukai.

Pepatah memang mengatakan, “Semakin tinggi pohon menjulang maka semakin kencang juga angin menerpa”.

Tapi sebaiknya biarkanlah POHON itu tetap menjulang tinggi di posisinya dan sang angin yang bertiup dari arah manapun, diharapkan bertiup sepoi-sepoi agar mendatangkan kesejukan dan suasana yang baik.

Jadi, lanjut Jenderal !

Lakukan saja, apapun yang dinilai Kapolri memang baik untuk dilakukan demi kebaikan semua pihak.

Laksanakanlah AMANAH ini

dengan satu tekat bahwa kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia harus ditempatkan diatas kepentingan pribadi dan kelompok.

Lanjutkanlah juga reformasi birokrasi di tubuh Polri dan bersihkan yang memang perlu dibersihkan didalam internal Polri.

(MS)

 
Comments Off on Mencermati Mutasi Di Era Kapolri Timur Pradopo, Lanjut Jenderal !

Posted by on December 19, 2010 in News

 

Tags: , ,

Wakapolri Jusuf Manggabarani : Walau Gaji Sederhana, Polri Jangan Lakukan Pelanggaran

Wakapolri Komjen. Polisi Jusuf Manggabarani

WAWANCARA EKSKUSIF

Dimuat juga di KATAKAMI.COM dan KATAKAMI.BLOGSPOT.COM

Banyak Kali Cakap Kau Gayus, Jangan Pojokkan Institusi Polri & Kejaksaan

Jakarta 17/11/2010 (KATAKAMI) — Mabes Polri kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat Indonesia pasca terkuaknya sebuah fakta yang sangat tidak lazim yaitu terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan ( yang notabene sedang ditahan di Rutan Cipinang Cabang Mako Brimob (Kelapa Dua, Depok) ternyata bisa plesiran ke Bali untuk menonton pertandingan tenis internasional.

Untuk membicarakan masalah tersebut, disela-sela pelaksanaan sholat Ied Idul Adha dari jajaran Polri di Lapangan Bhayangkara Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, KATAKAMI.COM mendapatkan kesempatan untuk melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Wakapolri Komjen. Polisi Jusuf Manggabarani pada hari Rabu (17/11/2010) siang.

Dan inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF kami :

KATAKAMI  (K) : Selamat Hari Idul Adha, Pak Wakapolri. Mengenai kasus Gayus Tambunan, masyarakat kecewa pada Polri karena tahanan kelas kakap seperti Gayus bisa keluar masuk seenaknya dari Rutan Brimob. Bagaimana tanggapan dari Pak Wakapolri ?

JUSUF MANGGABARANI (JM) : Jadi semua kritikan yang disampaikan kepada kami adalah wujud dari perhatian dari seluruh masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memang Polri dituntut untuk bekerja dalam koridor Rahmatullahi Wa Barakatuh.

Artinya, harus bisa bekerja sesuai dengan aturan tetapi dalam koridor Rahmatullahi Wa Barakatuh.

Sehingga Polri tidak bisa dipukul rata. Dalam kasus ini ada pertanggung-jawaban hukum yang harus dipertanggung-jawabkan oleh masing-masing anggota yang lalai dalam tugas. Pertanggung-jawaban itu harus dipertanggung-jawabkan oleh bersangkutan. Tidak mungkin Kapolri pergi ke tahanan dan ikut menjaga disana. Tidak mungkin juga Kapolri menghubungi masing-masing tahanan untuk bertanya kepada mereka, dimana kau sekarang ?

Jadi ada pertanggung-jawaban berdasarkan tatanan yang ada.

(K) : Baiklah kalau misalnya alasan dari Polri seperti itu. Tetapi pada faktanya, seseorang yang sedang disorot oleh publik karena kasus yang sangat kontroversial seputar mafia pajak ternyata bisa keluar masuk sampai 68 kali dari rutan yang dijaga oleh polisi. Bagaimana tanggapan Bapak ?

(JM) : Begini ya, kami adalah orang pertama yang akan menyatakan tidak setuju jika terjadi penyalah-gunaan wewenang yang menyalahi aturan hukum yang berlaku. Jadi jangan bilang bahwa Bapak Kapolri dan kami semua di Polri ini setuju dengan tingkah laku mereka. Kami adalah orang pertama yang paling tidak setuju !

(K) :  Oke, kalau memang benar para pimpinan di Mabes Polri memang tidak setuju kalau ada anggota yang menyalah-gunakan wewenang sehingga seorang tahanan semacam Gayus Tambunan bisa keluar masuk sampai 68 kali, apa tindakan tegas yang akan dilakukan sebagai pembenahan ke dalam internal Polri sendiri ?

(JM) : Kami ingatkan kepada anggota-anggota yang sudah berani melakukan tindakan yang sejauh itu, mereka harus siap mempertanggung-jawabkannya. Berani berbuat maka harus berani bertanggung-jawab. Sebab dalam melaksanakan tugas, ada aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Jadi, siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus siap mempertanggung-jawabkannya secara pidana. Dan harus bertanggung-jawab secara profesi.

( Catatan Redaksi : Seluruh petugas Rutan yang terlibat dalam kasus keluar-masuk Gayus Tambunan dari dalam rutan, saat ini diperiksa secara marathon oleh Tim Gabungan yaitu dari Reserse atau Bareskrim dan Divisi Propam atau Profesi & Pengamanan ).

(K) : Kebetulan, KATAKAMI.COM yang berulang-ulang kali menanyakan kepada pimpinan di Polri tentang rendahnya tingkat kesejahteraan dari para anggota Polri. Apakah para di Polri ini menyadari bahwa rendahnya gaji dari para anggota Polri yang membuat mereka menjadi rentan terhadap aksi suap. Contohnya ya dalam kasus Gayus Tambunan ini. Bisa kasih tanggapan Pak Wakapolri ?

(JM) : Tidak begitu. Jangan diartikan seperti itu. Keterbatasan dalam masalah kesejahteraan, jangan diidentikkan dengan pelanggaran. Semua anggota Polri harus memiliki ketabahan atas apa yang menjadi konsekuensi dari tugasnya.  Seperti makna dalam perayaan Idul kurban ini. Jadi Polri harus memiliki ketabahan kita dalam melaksanakan tugas dalam koridor Rahmatullahi Wa Barakatuh.

Jadi kami sebagai pimpinan di Polri perlu mengingatkan kepada semua anggota Polri, jangan karena kita mempunyai gaji yang sangat sederhana, gaji yang sederhana itupun bukan berarti tidak cukup, jangan dijadikan gaji yang sederhana itu sebagai pembenaran untuk melakukan pelanggaran dan penyelewengan seperti itu.

(K) : Pak Wakapolri, apalagi harapan yang bisa disampaikan kepada para anggota Polri agar ke depan jangan terulang lagi hal-hal yang memalukan seperti dalam kasus Gayus Tambunan ini ?

(JM) : Anggota Polri harus bisa memaknai perayaan Idul kurban ini dapat meningkatkan kesungguhan dan tanggung-jawabnya dalam menjalankan tugas. Dan melihat tugas-tugas itu sebagai ibadah dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

(K) : Baik, terimakasih Pak Wakapolri untuk wawancara ini.

(*)

 
Comments Off on Wakapolri Jusuf Manggabarani : Walau Gaji Sederhana, Polri Jangan Lakukan Pelanggaran

Posted by on November 17, 2010 in World News

 

Tags: , ,

Banyak Kali Cakap Kau Gayus, Jangan Pojokkan Institusi Polri & Kejaksaan

Gayus Halomoan Tambunan (kanan) saat menyamar berpergian ke Bali

Dimuat juga di KATAKAMI.BLOGSPOT.COM

Oleh : Mega Simarmata, Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM

Jakarta 16/11/2010 (KATAKAMI) — Barangkali yang tidak dimiliki oleh media lain adalah kesempatan untuk bisa masuk sampai ke bagian dalam Rutan Cipinang Cabang Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

KATAKAMI.COM adalah satu dari sangat sedikit media yang beruntung bisa masuk sampai ke bagian dalam Rutan ini.

Tidak semua tahu bahwa sebenarnya Rutan di Mako Brimob ini adalah perpanjangan-tangan dari LP Cipinang.

Sehingga dalam penulisannya harus disebutkan Rutan Cipinang cabang Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Begitu juga yang ada di Kejaksaan Agung.

Rutan yang ada disana adalah Rutan Cipinang Cabang Kejaksaan Agung.

Foto : Terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan saat menonton pertandingan tenis di Bali

Gayus ( mantan pegawai Ditjen. Pajak ) diketahui sudah tidak ada di tahanan sejak Rabu 3 November 2010. Polri baru mengetahui hal ini hari Minggu 7 November.

Gayus berhasil ditangkap di rumah mewahnya berharga miliaran rupiah di Kelapa Gading pada Minggu (7/11/2010) malam.

Kasus Gayus makin heboh setelah muncul foto pria mirip Gayus dan mirip istrinya sedang menonton tenis di Nusa Dua Bali pada 5 November pukul 21.00 WIB.

Wartawan foto dari harian KOMPAS bernama Agus Susanto adalah jurnalis yang sangat beruntung bisa mendapatkan kesempatan memotret keberadaan Gayus saat menonton pertandingan tenis antara petenis.

Bahkan wartawan KOMPAS lainnya berhasil juga memvideokan saat Gayus menonton pertandingan tenis antara petenis Jepang Kimiko Date Krumm melawan petenis Cina, Li Na di Hotel Westin, Bali.

Hal ihwal keberadaan Gayus di Pulau Dewata (Bali) adalah :

Hari Kamis pagi, Gayus terbang ke Denpasar dengan menggunakan pesawat Lion Air dan menginap di Hotel Westin.

Di sana ia bukan hanya menginap tetapi juga menyaksikan pertandingan tenis yang kebetulan digelar di hotel tersebut.

Gayus bahkan menyaksikan pertandingan dua hari berturut-turut sebelum kembali ke Jakarta pada hari Sabtu.

Pada hari Sabtu malam, Gayus masih sempat pergi untuk menghadiri resepsi perkawinan.

Di resepsi itu,  sosok keberadaan Gayus terlihat langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Jusuf Manggarabani, yang kemudian memerintahkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komjen Ito Sumardi untuk mengecek keberadaan Gayus.

Hasil inspeksi mendadak ke Rutan Mako Brimob itulah terungkap Gayus keluar dari tahanan dan Kabareskrim memerintahkan tim Detasemen Khusus 88 untuk mengembalikan Gayus ke Rutan Mako Brimob.

Foto : Terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan saat memotret menggunakan handphone-nya pertandingan tenis di Hotel Westin, Bali.

Kasus kaburnya Gayus Tambunan dari tahanan Mako Brimob makin panas dan mulai terkuak serentetan sogokan duitnya.

Seperti yang dimuat dalam website Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang mengutip pemberitaan Tribun News (11/11/2010),  Mantan Kepala rutan Mako Brimob yang kini dinonaktifkan Kompol Iwan Siswanto mengaku kepada penyidik dirinya menerima “siraman” dari Gayus.

Iwan kepada penyidik direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim Polri mengaku mendapatkan uang sekitar Rp 370 juta dari Gayus.

Jumlah sebesar itu diperolehnya sejak Juli hingga Oktober 2010.

Gayus menurut Iwan, sudah mulai melakukan aksi menyuap dirinya dan anak buahnya (Iwan) untuk dapat mengirup udara kebebasan sejak Juli lalu.

Sejak itu pula Gayus tak pernah berada di rutan Mako Brimob kecuali dirinya hendak menjalani sidang keesokan harinya. “

Juli dia dapat Rp 3,5 juta perminggu dan Rp 50 juta perbulan,” ujar sumber Tribunnews, Rabu (10/11).

Gayus memang mengelompokkan “sogokan” kepada Iwan dalam dua bentuk.

Mingguan dan bulanan.

Uang untuk Iwan itu bertambah pada Agustus 2010. Kala itu, Iwan mendapatkan uang sebesar Rp 5 juta perminggu dan Rp 100 juta perbulannya.

Sementara Iwan yang ditemui di tahanan mengakui dirinya memang mendapatkan uang sekitar Rp 300 juta dari Gayus Tambunan.

Plt Sekretaris Satgas anti mafia hukum Yunus Husein membenarkan informasi tersebut. “Ada transaksi Rp 50 juta perbulan,” tutur Yunus yang ditemui selepas acara Seminar Nasional UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di Hotel Sultan, Rabu
(10/11/2010) siang.

Selain kepada Iwan, Gayus juga memberikan sejumlah uang kepada para penjaga rutan lainnya termasuk 8 orang yang menjadi terperiksa untuk mempermulus “kebebasannya” itu.

Kepada para penjaga rutan bawahan Iwan, Gayus memberi masing-masing Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta perminggunya. Gayus sengaja tidak memberi “jatah” bulanan karena sistem tugas penjaga-penjaga rutan itu yang shift-shiftan.

Menurut sumber, atas perbuatannya itu Iwan kini berstatus tersangka dalam kasus suap.

Sebelumnya dia juga mendapat status terperiksa dalam pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri bersama Briptu BH, Briptu DA, Briptu DS, Briptu AD, Bripda ES, Bripda JP, Bripda S, Bripda B. “Pelanggaran disiplinnya adalah Pasal 3 huruf g, Pasal 4 huruf d dan f, Pasal 5 huruf a, Pasal 6 huruf q dan w dari peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri,” ungkap Karo Penmas Humas Polri Brigjen Pol Ketut Untung Yoga Ana.

“Dipersangkakan juga sebagai terperiksa dalam pelanggaran kode etik profesi Polri yaitu Pasal 5 huruf a, Pasal 7 ayat 1 peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi Polri,” katanya lagi. Mereka dijerat pasal-pasal tersebut karena dipastikan telah melanggar kode etik profesi dan disiplin dan lalai dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga Gayus Tambunan.

Foto : Terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoam Tambunan menangis saat ia mengakui kepada Ketua Majelis Hakim Albertina Ho di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (15/11/2010) bahwa ia memang pergi ke Bali. Sambil mencucurkan air mata, Gayus mengaku menyesal atas perbuatannya itu. ( Foto : DETIK )

Yang menarik untuk di bahas dalam tulisan ini adalah “keluguan” Gayus yang nyanyi di persidangan bahwa memang betul ia berpergian ke Bali.

Dan ternyata setelah diusut, keluar masuknya Gayus dari Rutan di Mako Brimob sejak Juli 2010 sampai November 2010 adalah sebanyak 68 kali.

Pertanyaannya, mengapa baru (di) bocorkan kepada media setelah Gayus keluar untuk yang ke 68 kalinya ?

Pertanyaan selanjutnya (kali ini lebih tepat kalau Gayus sendiri yang menjawab), apakah dia tidak tahu bahwa di setiap sudut Rutan Mako Brimob itu terpasang sejumlah alat penyadap dan kamera dari beberapa institusi.

Paling tidak, patut dapat diduga ada alat penyadap dan kamera pemantau dari Mabes Polri sendiri ( sebagai institusi yang diberi kepercayaan oleh Departemen Hukum dan HAM untuk menjadi cabang LP Cipinang).

Kemudian, patut dapat diduga disitu juga adalah kamera pemantau dan alat penyadap dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) karena sejak beberapa tahun terakhir ini KPK sangat banyak menitipkan tahanan mereka di rutan ini.

Sehingga sangat wajar kalau misalnya patut dapat diduga, KPK memasang sejumlah perangkat teknologi mereka di sana.

Lalu pihak ketiga yang paling SPEKTAKULER peralatannya di Rutan Mako Brimob adalah DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI.

Sebab sudah sejak beberapa tahun yang lalu, Rutan di Mako Brimob ini adalah tempat penahanan dari hasil-hasil tangkapan Tim Anti Teror Polri.

Dan barangkali karena “keluguan” Gayus itu jugalah, bisa jadi ia tidak tahu bahwa sebenarnya para petugas yang menjaga Rutan yang satu ini mayoritas berasal dari DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI ( Densus ).

Mungkin, Gayus perlu di ingatkan ketika KPK menghadirkan rekaman penyadapan antara Artalyta Suryani yang ditahan di Rutan Bareskrim Polri dengan mantan jaksa Urip Tri Gunawan yang ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

(Urip Tri Gunawan hanya sebentar di tahan di Polda Metro Jaya, selanjutnya ia jauh lebih lama di tahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok).

Sehingga, jangan heran kalau percakapan antar kedua terdakwa kasus korupsi yang masing-masing berada dalam tahanan pun, tetap tersadap dengan “baik” berkat kecanggihan teknologi.

Foto : Salah satu jenis ” GSM INTERCEPTOR” ( Alat Penyadap GSM )

Kalau KPK, mereka pasti hanya akan menyadap pada orang-orang yang memang patut dapat diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus-kasus yang memang sedang mereka tangani.

Penyadapan memang diizinkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pasal 12 ayat 1 huruf a UU itu menyebutkan, dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Tapi bagaimana dengan Tim Anti Teror Polri ?

Sistem penyadapan dalam urusan pemberantasan terorisme, melebar bagaikan gurita yang memang sangat jauh menjangkau siapapun yang secara logika tak ada kaitannya dengan aksi terorisme itu sendiri.

Sumber KATAKAMI.COM dari kalangan perwira tinggi di Mabes Polri pernah memberitahukan bahwa untuk mengungkapkan kasus peledakan bom di Hotel JW Marriot tahun 2003 saja, ada sekitar 2 juta nomor telepon yang tersadap oleh Tim Anti Teror Polri untuk memantau para tersangka pelaku kasus peledakan bom ini.

Masih menurut sumber KATAKAMI.COM dari kalangan perwira  tinggi di Mabes Polri, gembong teroris Noordin M. Top sudah sangat mengetahui bagaimana kecanggihan perangkat penyadapan yang digunakan oleh Tim Anti Teror Polri ini.

Sehingga, Noordin M. Top harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang berbeda-beda setiap kali ia hendak melakukan pembicaraan telepon, mengirim sms, menerima atau membaca sms dan ( atau ) melakukan kegiatan lainnya.

Maksudnya, lokasi tempat Noordin menerima panggilan telepon tidak akan sama dengan lokasi tempat dimana Noordin akan mengirim atau membaca sms.

Jadi kalau berbicara soal sistem penyadapan di lingkungan Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, patut dapat diduga siapapun yang ada disana harus mengetahui bahwa tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa lepas dari aksi penyadapan yang dilakukan secara rahasia.

Undang Undang memang mengizinkan dan membenarkan upaya penyadapan dalam kasus-kasus korupsi, terorisme dan kriminalitas.

Tetapi mengutip pernyataan Mantan Kabareskrim Komjen. Polisi Susno Duadji ( saat heboh kasus Cicak – Buaya tahun 2009 ), aksi penyadapan bisa dilakukan secara diam-diam.

Foto : Blok B Rutan di Mako Brimon, di Blok B inilah tahanan kasus korupsi titipan KPK ditahan, termasuk para tersangka kasus-kasus terorisme. Gayus Halomoan Tambunan juga di tahan di Blok B ini.

Yang ingin dikritik disini adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan dari para anggota TNI / POLRI / KEJAKSAAN ( khususnya anggota kepolisian karena tulisan ini terfokus pada perilaku para anggota kepolisian terkait kasus Gayus Tambunan).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus membuka mata hati dan kedua matanya tentang realita kehidupan dari para aparat yang tingkat kesejahteraan hidupnya memang masih sangat minim.

Kebijakan tentang RENUMERASI hanya diperuntukkan bagi para anggota ( TNI / POLRI / KEJAKSAAN ) yang memang mendapat kesempatan menangani kasus-kasus atau tugas-tugas tertentu.

Kesempatan untuk mendapatkan rezeki lewat kebijakan RENUMERASI ini sangat tidak merata.

Dan walaupun disebut sangat tidak merata, realisasi dari RENUMERASI ini sendiripun sangat lamban dan seakan-akan tetap jauh di awang-awang.

Kami sangat concern tentang perlunya pemerintah memperhatikan dan mulai mementingkan pembahasan tentang keseriusan meningkatkan kesejahteraan anggota TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Bagi kalangan luas, barangkali tidak merasakan bagaimana pahit getirnya hidup sebagai aparat TNI, POLRI atau Kejaksaan dengan tingkat kesejahteraan yang sangat minim.

Dengan dalih bahwa kemampuan negara masih sangat terbatas, negara seakan memaksa para abdi negara ini untuk NRIMO atas nasib mereka yang sangat mengenaskan.

Tingginya harga-harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, biaya sekolah anak, ongkos berobat, anggaran hiburan untuk keluarga ( khususnya anak-anak), semuanya ini tidak mengenal istilah NRIMO dan KOMPROMI terhadap keterbatasan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Terutama para abdi negara yang mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Gaji para anggota TNI, POLRI dan KEJAKSAAN ini di tingkat bawah ( take home pay ) hanya sekitar Rp. 1 sampai 2 juta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak perlu “kebakaran jenggot” alias marah besar tentang keluar masuknya Gayus Tambunan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua.

Barangkali karena segan, takut dan tetap menjunjung tinggi prinsip EWUH PAKEWUH maka fakta tentang bagaimana perilaku besan presiden (Aulia Pohan) saat masih ditahan di Rutan Mako Brimob ini tidak dibocorkan.

Foto: Jenderal Timur Pradopo diambil sumpahnya di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Kapolri yang baru di Istana Merdeka ( 22/10/2010)

Kini, semua dikembalikan kepada Kapolri yang baru Jenderal Timur Pradopo.

Beliau harus mampu secara tegas melakukan pembenahan di dalam internal Mabes Polri.

Tidak berarti karena gaji anggota kepolisian sangat amat rendah maka masalah moralitas dan integritas dikorbankan demi lembaran-lembaran uang.

Pengabdian memang tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Pengabdian para anggota kepolisian memang patut diacungi jempol tetapi jagalah moralitas dan integritas.

Kapolri harus memerintahkan Wakapolri Komjen. Jusuf Manggabarani untuk “mengikuti” secara dekat proses pembenahan internal secara radikal.

Ada apa dengan Densus 88 Anti Teror Polri yang tidak melaporkan hasil penyadapan mereka secara informal kepada pimpinan tertinggi jika dari kecanggihan teknologi sudah dideteksi bahwa tahanan kelas kakap bisa 68 kali keluar masuk dari Rutan Mako Brimob yang dianggap layak menjadi penjara bagi para tersangka TERORIS.

Berdasarkan RESTRUKTURISASI maka posisi Densus 88 Anti Teror berada lansgung di bawah Kapolri.

Maka Densus 88 Anti teror, WAJIB HUKUMNYA tunduk, patuh, loyal dan sepenuhnya memberikan laporan yang transparan tentang apapun juga yang diketahui oleh Densus 88 Anti Teror Polri.

Hormati pimpinan tertinggi yang kini sudah berganti di dalam INSTITUSI POLRI.

Dan jangan ada siapapun juga didalam internal Polri ( termasuk barangkali perwira tinggi Polri yang bertugas di luar institusi Polri tetapi masih bisa mengakses teknologi Tim Anti Teror Polri), yang berkeinginan mempermalukan Jenderal Timur Pradopo.

Begitu juga dengan Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung DARMONO.

Kejaksaan Agung juga harus melakukan introspeksi diri sebab kaburnya Gayus dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Bandara untuk terbang ke Bali adalah saat berada dalam pengawasan Tim JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU).

Secara fisik, proses persidangan yang dijalani Gayus yaitu urusan antar jemput para terdakwa dari lokasi rutan ke pengadilan ( PP ) ada di tangan para JAKSA.

Mengapa “baik hati” sekali kalangan JAKSA yang ada di ring satu Gayus Halomoan Tambunan dalam tragedi “WESTIN” ini ?

Peran JAKSA kurang disorot media karena semua sedang fokus menghantam POLRI secara institusi.

Padahal bobot kesalahan yang paling besar dalam urusan tragedi “WESTIN” ini ada di tangan JAKSA, bukan POLISI.

Walaupun misalnya polisi mengizinkan tetapi kalau JAKSA yang ada di ring satu GAYUS saat dalam perjalanan pulang dari Pengadilan (yang harusnya langsung kembali ke Rutan Mako Brimob), mengapa justru Tuan Muda Gayus diantar dan dibiarkan melenggang kangkung ke tempat manapun yang mau dia datangi.

Hei JAKSA, bobot kesalahan terbesar dan terberat dalam kasus WESTIN ini ada di tangan kalian.

Foto : Slogan Ditjen Pajak, “APA KATA DUNIA, HARE GENE TAK BAYAR PAJAK ?” tetapi ternyata pegawai Pajak sendiri menjadi terdakwa kasus mafia pajak yang paling kontroversial

Dan khusus untuk Gayus Halomoan Tambunan.

Mengikuti gaya bicara orang Medan, yang bisa dikatakan kepada terdakwa kasus mafia pajak ini adalah :

“BANYAK KALI CAKAP KAU, GAYUS !”

Kau tak perlu menyeret-nyeret nama para tahanan lain.

Berkacalah pada dirimu sendiri.

Jangan gunakan lagi kata atau istilah “SEMUA (TAHANAN)” bisa keluar masuk dari rutan dengan budaya setor-menyetor uang.

Mantan Kapolri Rusdiharjo dan Mantan Deputi Badan Intelijen Negara (BIN) Mayjen Muchdi Pr saja pernah ditahan di Mako Brimob, Kepala Dua.

KATAKAMI.COM berulang kali masuk ke dalam Rutan Mako Brimob selama berbulan-bulan pada periode tahun 2008 untuk melakukan investigasi dalam kasus suap mantan jaksa Urip Tri Gunawan.

Kami tahu persis bahwa Mantan Kapolri Rusdiharjo dan Mayjen. Muchdi Pr tertib untuk tetap berada didalam tahanan.

Keduanya bahkan selalu rutin melaksanakan ibadah sholat jumat bersama di Mesjid yang ada di Mako Brimob ( dengan dikawal oleh petugas bersenjata ).

Memang masing-masing tahanan akan merasa stres bila dikurung dalam penjara.

Itu sebabnya, pernah pada suatu ketika ( di tahun 2008 ) ada seorang tahanan KPK yang sedang ditahan di Rutan Mako Brimob keluar di siang bolong untuk lari di lapangan dengan menggunakan busana olahraga lengkap dan sepatu olahraga.

Yang dimaksud oleh Gayus Halomoan Tambunan bahwa Komjen. Susno Duadji dan Kombes Wiliardi Wizard juga “keluar masuk” tahanan, jangan juga disalah-artikan.

Yang namanya atasan, komandan atau senior, di institusi manapun pasti akan sangat murah hati pada anggota atau bawahan mereka.

Sepanjang yang kami ketahui, patut dapat diduga Komjen Susno Duadji dan Kombes Wiliardi Wizard “dibiarkan” pulang ke rumah pribadi mereka adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis terkait “keharmonisan keluarga”.

Dengan situasi dan kondisi dimana masing-masing ruangan / sel yang telah terpasang dengan kamera pemantau serta alat penyadap, apakah tega para petugas penjaga di Rutan itu membiarkan para “komandan” haus kasih sayang isteri mereka ?

Dan apakah mereka tega membiarkan para “komandan” bermesraan pada pasangan mereka terpantau dan terekam di kamera dari sekian banyak elemen yang berkepentingan untuk memasang peralatan teknologi pemantau mereka disana ?

Jadi sekali lagi, yang paling tepat untuk disampaikan kepada mantan pegawai Ditjen. Pajak yang sangat kontroversial ini adalah :

“BANYAK KALI CAKAP KAU, GAYUS !”

Kau tak perlu terus menerus memojokkan institusi POLRI dan KEJAKSAAN.

Jangan karena kau merasa memiliki banyak uang maka kau bisa membeli (untuk merusak) moralitas dan integritas dari aparat penegak hukum di negeri ini.

Atau jangan-jangan, Gayus Halomoan Tambunan ini paling cocok kalau ditahan di LP Batu, Nusa Kambangan ( tempat dulu terpidana kasus terorisme AMROZI CS ditahan).

Pertimbangkanlah mengirim Gayus ke Nusa Kambangan sana.

Daripada terus menerus bikin onar yang sangat murahan dan kotor !

(MS)

 
Comments Off on Banyak Kali Cakap Kau Gayus, Jangan Pojokkan Institusi Polri & Kejaksaan

Posted by on November 16, 2010 in World News

 

Tags: ,